Tugas Organisasi dan Manajemen

Nama  : Muhammad sofwan

Nim     : 1001120177

Jurusan : ilmu pemerintahan

Mata kuliah    : organisasi dan manajemen pemerintahan

Dosen  : DR. hasanuddin, M.Si

soal

1.menurut pendapat anda bagaimana pelaksanaan prinsip good governance didalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

2. gagasan reformasi birokrasi menjadi solusi bagi pemerintah Indonesia yang selama ini dinilai gagal menyelenggarakan fungsi2 pemerintah. Kemukakan pendapat anda tentang reformasi birokrasi dan bagaimana implementasinya di daerah.

3.terjemah kan istilah2. :

1.      . birokrasi

2.      Organisasi

3.      Pemerintahan

4.      Manaj. Pemerintah

5.      Aparatur

6.      Akuntabi,litas

7.      Pelayanan public

8.      Struktur organisasi

9.      SOP

10.  Budaya organisasi

11.  Hirarkhy of authority

12.  Transparansi

13.  Responsibility

14.  Korupsi

15.  Abuse of authority

16.  Implementasi kebijakan

17.  Pengambilan keputusan

18.  Pemerintah partisip[atif

19.  Public policy

20.  Unsure manajemen

21.  Leadership

22.  Efektifitas

23.  Efisiensi

24.  Strategi organisasi pemerintah

25.  Standar kompetensi planning

Jawaban :

1.      Prinsip-prinsip Good Governance

Prinsip-prinsip good governance pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karekteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip good governance dalam praktek penyelenggaraan Negara dituangkan dalam 10 prinsip yaitu :

1. AKUNTABILITAS: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. PENGAWASAN: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas
3. DAYA TANGGAP: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. PROFESIONALISME: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. EFISIENSI & EFEKTIVITAS: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
6. TRANSPARANSI: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. KESETARAAN: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. WAWASAN KE DEPAN: Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. PARTISIPASI: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung.
10. PENEGAKAN HUKUM: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Didalam peleksanaan prinsip-prinsip di Indonesia Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Good governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru, yang berkembang dan, memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Perkembangan situasi nasional dewasa ini, di cirirkan dengan tiga fenomena yang dihadapi, yaitu:

a. Permasalahan yang semakin kompleks (multidimensi )

b. Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi kebijakan dan aksi-reaksi masyarakat)

c. Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana alam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tidak mudah di prediksi, dan perkembangan politik yang up and down).

2. implementasi reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi mempunyai makna mengubah memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (birokrasi) sehingga dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta memberikan layanan prima kepada masyarakat.Menelaah jenis birokrasi yang terjadi di Indonesia, ada 2 strategi utama yang bisa diterapkan dalam reformasi birokrasi. Pertama strategi reformasi teknikal yang mencakupi perbaikan kinerja SDM, Kinerja organisasi dan mekanisme kinerja. Strategi ini bisa melalui assessments meliputi kompetensi teknik, managerial, sosial, strategik serta etika (SDM); pedoman akan tujuan sasaran dan strategi yang jelas (Organisasi) serta mekanisme pengawasan dan kontrol yang baik (Mekanisme). Kedua adalah strategi reformasi spiritual yang berupa perubahan paradigma para birokrat dan masyarakat dalam melakukan reformasi. Meskipun strategi reformasi teknikal sudah sering di ulas,namun hal tersebut belum bisa dilaksanakan tanpa reformasi spiritual yang memunculkan sosok leader dalam proses reformasi ini.

3.istilah.

a.       Birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitasaktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Birokrasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu pembagian kerja dan spesialisasi kerja, prinsip hirarki, peraturan-peraturan, impersonality, kualifikasi teknis, dokumen-dokumen tertulis, dan kelangsungan kerja dalam organisasi.

b.      organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

c.       Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, dan pemerintah yaitu aparatur-aparatur di dalam birokrasi.

d.      Manajemen pemerintahan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya pemerintahan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai pemerintah sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

e.       Aparatur adalah oknum-oknum pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan mencapai tujuan pemerintahan.

f.       Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility),^[1]yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

g.       Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h.      Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal, sesuai dengan struktur-struktur yang telah di tentukan secara system. Strukturorganisasi mendefinisikan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dandikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi juga dapat di definisikanadalah suatu keputusan yang diambil oleh organisasi itu sendiri berdasakansituasi, kondisi dan kebutuhan organisasi. Struktur suatu organisasimenggambarkan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri, bagaimanamengatur hubungan antar orang dan antar kelompok.

i.        Standar operating prosedur adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh POS.

j.        Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya.^[1] Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi.

k.      Transparansi , berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi..dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, kepada public.

l.        Hirarki of Authority yaitu suatu struktur organisasi yang memiliki kewenangan yg dibatasi oleh tugas-tugas & tanggungjawab yg diberikan.

m.    Responsibility adalah pertanggung jawaban pemerintah didalam melakukan kegiatan pemerintahan atau kesejahteraan masyarakat  baik itu formal maupun informal terhadp masyarakat.

n.      korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

o.      Abuse of authority adalah Penyalahgunaan wewenang, dalam bentuk korupsi politik, adalah penggunaan kekuasaan atau wewenang disahkan oleh pejabat pemerintah untuk keuntungan pribadi tidak sah. Penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk tujuan lain, seperti represi lawan politik dan kebrutalan polisi umum, tidak dianggap korupsi politik. Baik adalah tindakan ilegal oleh orang pribadi atau perusahaan tidak terlibat langsung dengan pemerintah. Tindakan ilegal oleh sebuah officeholder merupakan korupsi politik hanya jika tindakan tersebut secara langsung berkaitan dengan tugas-tugas resmi mereka.

p.      implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

q.      Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final ^[1]. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan.

r.        Pemerintah partisipatif adalah pemerintah yang peduli aktif terhadap masyarakat yang butuh terhaadap kebijakan pemerintah yang baik untuk pembangunan Negara.

s.       Public policy adalah Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah umumnya panduan berprinsip agar tindakan yang diambil oleh cabang administrasi atau eksekutif negara berkaitan dengan kelas isu dalam cara yang konsisten dengan hukum dan kebiasaan institusional.

t.        Unsure manajemen adalah dalam mencapai tujuan manajer membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan semua unsur manajemen secara bersamaan dalam satu kesatuan gerak secara simultan.

u.      leadership adalah "mengorganisir sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama". Pemimpin mungkin atau tidak mungkin memiliki kekuasaan formal. Siswa kepemimpinan telah menghasilkan teori-teori yang melibatkan sifat-sifat, [2] interaksi situasional, fungsi, perilaku, kekuatan, visi dan nilai-nilai, [3] karisma, dan kecerdasan, antara lain.

v.      Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.

w.     Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987;3) yaitu: “Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataam lain penggunaan yang sebenarnya”

x.      Strategi informasi pemerintah adalaha cara perencanaan pemerintah dalam melakukan usaha pembangunan pemerintahan mengenai teknologi-teknologi informasi,

y.      Standar kompetensi planning adalah karakteristik dari oknum pemerintahan yang  merencanakan kontribusin kinerja pekerjaan yang berhasil dan pencapaian hasil organisasi. Hal ini mencakup pengetahuan, keahlian dan kemampuan ditambah karakteristik lain seperti nilai, motivasi, inisiatif dan control diri.